oleh

Sebanyak 152 Ribu Keluarga di Maros Bakal Didata

Sebanyak 152.073 keluarga akan menjadi sasaran pendataan keluarga oleh kader Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Maros.

Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari menjadi keluarga pertama yang didata oleh kader pendata lapangan, ini juga menjadi tanda dimulainya pendataan keluarga yang berlangsung dari 1 April hingga 31 Mei mendatang.

Hati panggilan akrab Suhartina Bohari, didata oleh pendata lapangan dari Kecamatan Mandai yang merupakan domisilinya. Pendataan dilakukan di ruang kerjanya di kantor Bupati Maros, Kamis (1/4/2021).

Pendataan pertama ini dipimpin Kepala BKKBD Maros, Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, ada 682 kader pendata yang bertugas mendata di lapangan yang tersebar di 14 kecamatan, 103 desa dan kelurahan, 427 dusun serta 139 Rukun Tetangga (RT).

“Sebenarnya pendataan keluarga ini harusnya digelar tahun 2020 lalu tapi karena Covid-19, maka tertunda satu tahun karena pendataan ini digelar tiap 5 tahun sekali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh keluarga adalah seputar keluarga misalnya jumlah anggota keluarga dalam KK yang tinggal serumah, asuransi yang digunakan oleh anggota keluarga dan alat KB yang digunakan.

“Khusus keluarga yang memiliki anak yang berusia di bawah lima tahun akan ada formulir stunting yang harus diisi. Jadi pendataan ini juga untuk mendata anak yang stunting,” paparnya.

Dia menambahkan, saat ini di Maros ada dua jenis pendataan yakni secara manual dengan mengisi blanko serta menggunakan smartphone dengan memakai aplikasi.

“Karena masih ada kader yang telepon selulernya belum smartphone maka menggunakan blanko atau manual dalam pendataan,” katanya.

Sementara itu, Hati mendukung penuh pendataan keluarga ini. Pihaknya meminta kepada seluruh keluarga di Maros agar memberikan data yang benar saat pendataan oleh kader.

“Saya hari ini sudah didata dan ini sekaligus launching pendataan keluarga di Maros. Kita meminta protokol kesehatan tetap harus diterapkan sepanjang pendataan, kita tidak ingin ada kluster baru karena pendataan ini. Saya juga berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar dan sesuai sehingga data yang dihasilkan berkualitas,” jelasnya.

Pendataan ini dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat harus turut andil mensukseskan program ini. (*)

Pemkab Maros     Pemkab Maros     Askab PSSI Maros

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed