oleh

Bawaslu Maros Berharap Jadi Percontohan Pengawasan Partisipatif

MAROS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros masa kerja 2018-2023 dilantik secara resmi bersama 1.914 anggota Bawaslu kota dan kabupaten seluruh Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Rabu 15 Agustus lalu.

Bawaslu Maros. (Ist.)

Perubahan status kelembagaan, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang sifatnya Ad Hoc menjadi Bawaslu yang permanen. Berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usai disumpah, Bawaslu Maros langsung mengadakan rapat pleno yang pertama, guna membentuk struktur kerja.

Dalam rapat itu diputuskan Sufirman sebagai Ketua sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi. Amiruddin sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Muh Gazali sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga.

Meskipun terdapat pembagian kerja, namun dalam pola pengambilan keputusan Bawaslu Maros secara kelembagaan, tetap pada prinsip kolektif kolegial.

Sufirman berharap, anggota Bawaslu Maros dapat memerkuat pengembangan pengawasan partisipatif dengan berbagai inovasi baru. Hal ini menjadi titik fokus, karena selain sebagai upaya menerjemahkan program pengawasan partisipatif Bawaslu RI, juga sebagai upaya mengedepankan langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Pencegahan pelanggaran Pemilu itu dilakukan melalui pelibatan masyarakat secara massif, terukur, sistematis dan berkesinambungan dan sekaligus sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam berdemokrasi.

“Harapan ke depan, kami dapat bersinergi lebih erat, guna memerkuat pengembangan pengawasan partisipatif dengan berbagai jenis inovasi dan menjadikan Maros sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan pengawasan partisipatif,” tuturnya, Sabtu (18/8/2018). (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita terbaru