oleh

Retribusi Wisata di Rammang Rammang Maros Dikaji Ulang

-BERITA, WISATA-363 views

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maros berjanji akan meninjau ulang Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga.

Kepala Disbudpar Maros, Muh Ferdiansyah.

Hal itu untuk menanggapi penolakan warga kawasan wisata alam gugusan karts Rammang Rammang Maros.

Kepala Disbudpar Maros, M Ferdiansyah mengatakan, Perbup yang dikeluarkan tahun 2005 itu memang tidak relevan dengan kondisi yang ada di Rammang Rammang saat ini.

Terkait polemik yang terjadi sejak beberapa hari lalu, dia menyebut harus dimaknai sebagai proses ke arah yang lebih baik.

“Kami sangat berterima kasih ke semua warga yang telah bersimpati ke Rammang Rammang. Ini bukti kalau kita sama-sama mencintai Maros. Kritik untuk kami sangat perlu. Karena dari situ kita bisa saling merawat. Kita saat ini sedang mengkaji Perbup tersebut. Bisa direvisi atau diganti,” ujarnya, Selasa (19/3/2019).

Menurutnya, Perbup itu bukan hal yang harus dipaksakan berlaku. Jika memang tidak sesuai dengan keinginan warga, maka harus direvisi atau dibuat yang baru. Namun, Perbup itu harus ada untuk melindungi dan menata Rammang Rammang agar lebih maju.

“Perbup itu dibuat untuk mensejahterahkan, tapi kalau dinilai itu tidak relevan, maka harus diganti atau dibuat baru. Kami ingin hadir di Rammang Rammang bukan sekadar mencari pendapatan. Tapi kami ingin menjadi bagian bersama masyarakat membangun dan menatanya lebih baik,” jelasnya.

Menurutnya, pengembangan Rammang Rammang, bukan hanya dari sektor infrastruktur dan fasilitas wisata, tapi juga masyarakat sebagai pelaku wisata.

Maka dalam Perbup yang nantinya akan dibuat bersama itu, akan mengatur lebih rinci peran setiap lembaga, mulai dari masyarakat, desa hingga Kabupaten, termasuk tata ruang untuk tetap melestarikan wilayah itu.

Terkait hal itu, Ketua Serikat Wisata Rammang Rammang, Iwan Dento menyatakan, upaya pemerintah Kabupaten Maros untuk hadir dalam pengembangan Rammang Rammang merupakan langkah yang memang telah dinanti oleh warga.

Hanya saja, regulasi yang nantinya akan mengatur konsep ekowisata di Maros harus dibahas lebih panjang. Regulasi dimaksud, bisa dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang ekowisata. Turunanya, dalam bentuk Perbup yang mengatur lebih spesifik, termasuk soal pendapatan Pemkab Maros.

“Meski begitu, konsep besar pengelolaan ekowisata di Maros yang sedang berkembang ini harus dibahas secara mendalam lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, warga melalui Serikat Wisata Rammang Rammang, yang menjadi pelaku wisata, menolak rencana Pemkab Maros memberlakukan Perbup terkait retribusi. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru