oleh

Bupati Maros Optimis Pertahankan WTP Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Maros menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Jumat (29/3/2019).

Penyerahan laporan keuangan unaudited dari Pemkab Maros ke BPK RI.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros diserahkan Bupati Maros, HM Hatta Rahman kepada Kepala BPK RI perwakilan Sulsel, Wahyu Triono.

Penyerahan laporan keuangan Pemkab Maros tahun 2018 ini dilakukan bersamaan dengan beberapa kabupaten lainnya, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut Wahyu Triono, laporan keuangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang belum diedit oleh auditor dari BPK, sehingga disebut unaudited.

Setelah penyerahan laporan keuangan ini, auditor dari BPK akan turun langsung ke kabupaten-kabupaten untuk mengecek kebenaran laporan keuangan ini.

“Auditor akan bekerja paling cepat 1 April, ada juga yang 4 April mendatang. Mereka akan bekerja mengaudit laporan keuangan yang pemda serahkan. Pemda harus memberikan data yang diperlukan untuk audit dan auditor akan mengecek langsung ke lapangan. Misalnya ada pekerjaan fisik atau infrastruktur, maka auditor akan langsung mengecek pengerjaannya harus sesuai dengan standar,” paparnya.

Dia juga mengatakan, BPK akan bekerja hingga paling lambat 30 Mei mendatang. Setelah itu, akan ada opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara, HM Hatta Rahman mengatakan beberapa laporan keuangan Pemkab Maros yang masih menjadi perhatian adalah asset. Menurutnya, setiap tahun persoalan asset menjadi masalah.

“Ini yang menjadi perhatian kami, kedepan akan kita perbaiki, baik sistem maupun SDM-nya,” ujarnya.

Dia optimis tahun ini Maros dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih lima kali berturut-turut. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru