oleh

PNS Gugat Bupati Maros Karena Tak Terima Dimutasi

-BERITA, RAGAM-1.816 views

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Maros, Hasmawati melayangkan gugatan kepada Bupati Maros, HM Hatta Rahman.

Pelantikan Pejabat Maros
Wakil Bupati Maros, HA Harmil Mattotorang saat pelantikan pejabat.

Gugatan tersebut dilakukannya lantaran dirinya tidak terima dimutasi.

Ketua Lappan, Iswadhy Arifin, selaku pendamping Hasmawati, menjelaskan kronologi persoalan tersebut, bahwa kliennya itu ditempatkan di Puskesmas Simbang, lalu dimutasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Maros.

“Selanjutnya Hasmawati kembali dimutasi ke DPPKB, tiga bulan kemudian dia dimutasi lagi ke Kecamatan Tanralili sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum,” ujarnya, Jumat (17/5/2019).

Dijelaskannya, saat Hasmawati dimutasi ke DPPKB, telah diberlakukan tunjangan kinerja (Tukin), seluruh aktivitas kerja harus dilaporkan ke Diskominfo, sebagai dasar memperoleh Tukin.

Namun, semua laporan yang dikerjakan Hasmawati sesuai tupoksinya, ternyata tidak dibayarkan. Padahal pimpinannya mengaku telah mengalihkan laporan kinerja tersebut ke keuangan.

Laporan kinerja Hasmawati tidak dikerjakan lantaran diduga pimpinannya berniat untuk memutasinya kembali.

Hal itu, terbukti dengan adanya upaya pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan seluruh pegawai DPPKB atas rencana itu. Dalih kinerja buruk pun melekat pada Hasmawati.

“Pimpinannya memaksakan kehendaknya untuk berupaya mutasi Hasmawati dengan mengumpulkan tanda tangan stafnya bahwa Hasmawati tidak bisa bekerja. Sekalipun banyak yang menolak tapi diancam. Dengan dasar itulah pimpinannya melaporkan Hasmawati ke Bupati Maros untuk dimutasi,” jelasnya.

Dirinya pun mengadukan hal tersebut ke Bupati Maros, HM Hatta Rahman. Usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap oleh Hasmawati sebagai tindakan aniaya yang sangat merugikan pihaknya itu menemui jalan buntu. Malah, Bupati Maros menolak aduan Hasmawati.

“Semua usaha telah dilakukan klien kami, mulai mengadu ke Badan Kepegawaian, ke Sekda bahkan Bupati Maros. Namun, hasilnya tetap mengecewakan, pasalnya Bupati Maros menolak aduan,” paparnya.

Kekecewaannya pun memuncak. Hasmawati dilakukan audit terhadap kinerjanya di DPPKB. Namun hal itu tak kunjung dilakukan.

“Kenapa pak Bupati bersama Inspektorat tidak mau mengaudit DPPKB dalam hal ini kinerja Hasmawati dengan pimpinannya, karena Kadis sudah tahunan melakukan kejahatan di kantornya tapi dilindungi. Kadis bekerja tidak berdasarkan tupoksi, semua anggaran yang sudah cair, dia yang ambil di bendahara dan menyimpannya, nanti dibayarkan kepada stafnya setelah akhir tahun,” tambahnya.

Olehnya, dia bersama dengan kliennya akan menempuh jalur hukum dan membawa persoalan ini ke PTUN.

“Dalam persoalan ini, Hasmawati akan menuntut secara hukum, karena ternyata ada pelanggaran hukum dalam mutasinya selama ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Senin 13 Mei lalu, Hasmawati meninggalkan ruang pelantikan sebagai bentuk penolakan terhadap mutasinya. Saat itu Wakil Bupati Maros, HA Harmil Mattotorang siap-siap melantik puluhan pejabat struktural dan pejabat fungsional. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru