oleh

Hingga Juni Ini Ada 276 Janda Baru di Maros

-BERITA, SOSIAL-1.130 views

Hingga bulan Juni ini, ada 276 janda baru di Maros. Hal itu beradasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Maros. Jumlah itu, didominasi cerai gugat.

Sidang cerai
Ilustrasi sidang cerai.

Cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Selama enam bulan terakhir, jumlah cerai gugat di PA Maros, sebanyak 214 orang.

Sedangkan jumlah cerai talak, atau gugatan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, hanya sebanyak 62 orang.

Tahun lalu, angka perceraian di PA Maros, juga didominasi cerai gugat. Jumlahnya diketahui sebanyak 471 orang. Berbeda dengan cerai talak, yang hanya berjumlah 128 orang.

Humas PA Maros, Muh Arief Ridha mengatakan, kondisi serupa terjadi hampir di semua daerah. Rerata pasangan yang mengajukan gugatan cerai, masih dalam usia produktif, yakni 18 sampai 40 tahun.

Sedangkan dari segi usia perkawinan, rerata satu sampai sepuluh tahun.

“Kenapa didominasi oleh cerai gugat? Menurut saya karena wanita itu butuh kepastian. Itu bukan hasil riset akademis, tetapi saya kira itulah faktornya, sehingga cerai gugat lebih dominan,” ujarnya, mengutip media, Ahad (30/6/2019).

Kepastian yang dimaksud, yakni kepastian kebutuhan ekonomi, kasih sayang, jasmani, rohani, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang harus terpenuhi.

Hal tersebut berbanding lurus dengan profesi pasutri yang mengajukan gugatan cerai di PA Maros.

“Umumnya yang mengajukan gugatan cerai, karena pekerjaannya tidak ada. Kembali lagi, itu karena wanita butuh kepastian dalam berumah tangga,” ucapnya.

Meski angka perceraian di Maros selama enam bulan terakhir, telah mencapai 276 perkara, dia menyebut masih dalam kategori rendah.

“Ini terbilang rendah, jika dibanding sejumlah daerah,” tuturnya.

Sementara jumlah pasangan yang mengajukan dispensasi pernikahan di kantornya, terbilang menurun. Meski tak menyebut jumlah pasangan yang mengajukan dispensasi, Arief Ridha menyebut jumlahnya menurun dibanding tahun sebelumnya.

Dispensasi pernikahan diketahui, merupakan permohonan yang diajukan oleh calon suami atau istri kepada PA, yang belum memenuhi batas usia minimal melangsungkan pernikahan.

Batas usia minimal melangsungkan pernikahan, menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Pemberian dispensasi pernikahan rerata diberikan oleh PA, karena adanya keadaan darurat yang terjadi di luar pengadilan. Misalnya, hamil di luar nikah, kedapatan berduaan di luar rumah, dan faktor darurat lainnya, yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

“Permohonan dispensasi, menurut saya itu tidak ada yang murni karena dispensasi. Pasti semua mengandung unsur darurat, sehingga mereka mengajukan dispensasi,” ungkapnya.

Hakim PA Maros itu juga menyoroti seringnya PA dikritik, saat memberikan dispensasi pernikahan. Padahal kata dia, PA hanya menjalankan perintah undang-undang, untuk memberikan penetapan dispensasi pernikahan.

“Ada faktor darurat yang terjadi di luar PA, sehingga dibawa ke PA untuk diberikan dispensasi. Kalau pasangan yang sudah hamil di luar nikah tidak diberi dispensasi, tentu akan muncul masalah baru,” jelasnya.

Dia berharap dukungan segenap stakeholder, dalam menyikapi persoalan dispensasi tersebut. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemerhati anak, sosial, tokoh agama, masyarakat, dan elemen lainnya.

Tidak cukup hanya menyoroti PA, saat memberikan dispensasi.

“Perlu perhatian terhadap pendidikan, agama, kesejahteraan, dan lingkungan anak. Ini harus jadi perhatian bersama,” tuturnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru