oleh

Warga Maros Tolak Ganti Rugi Lahan Kereta Api

Sejumlah warga yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru dan Marusu mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros, Rabu (14/8/2019).

Unjuk rasa
Unjuk rasa penetapan harga lahan jalur kereta api di Maros,

Kedatangannya untuk menyampaikan penolakan mereka terkait ganti rugi pengedaaan lahan rel pembangunan jaur kereta api di Maros. Pasalnya nilai ganti ruginya terlalu rendah.

Seorang warga Desa Ma’rumpa Kecamatan Marusu, Jamaluddin mengaku menolak pembayaran ganti rugi pembebasan lahan rel kereta api tersebut.

“Kami menolak pembebasan lahan rel kereta api. Nilainya terlalu rendah sementara lahan kita ini merupakan lahan produktif,” ujarnya

Dia juga menyayangkan tahapan pembebasan lahan pembangunan rel kereta api ini. Sebab mereka tak pernah dilibatkan. Baik dalam proses pengukuran mereka sama sekali tak dilibatkan.

“Kami tak dilibatkan dalam proses pengukuran dan tiba-tiba saja sudah ada musyawarah penetapan harga. Padahal harusnya kan harga ini harus dimusyawarahkan dulu tapi ini dilakukan sepihak,” tegasnya.

Olehnya itu, dia meminta BPN selaku panitia pengadaan tanah membatalkan semua pengukuran yang ada dan semua yang sudah ditandatangani.

Menurutnya, selama ini telah terjadi pembodohan kepada warga pemilik lahan. Mereka sama sekali tidak mengetahui perihal rencana pembebasan lahan ini. Namun tiba-tiba diundang menghadiri musyawarah penetapan harga yang telah ditetapkan.

“Warga diundang musyawarah penetapan dan harganya sudah ditetapkan. Harusnya kan kalau musyawarah itu ada pembahasan dan masukan dari warga tapi ini tidak ada,” jelasnya.

Dia juga mempertanyakan adanya perbedaan harga.

“Ini kan lucu masa tanah yang lokasinya satu hamparan tapi harganya beda. Seperti lokasi saya itu ada
30 are yang kena dan dibagi dua sementara satu hamparan. Tapi harganya beda ada Rp94 ribu per meter dan ada yang Rp300 ribu per meter. Bagaimana kira-kira penghitungannya itu?,” paparnya.

Dia juga menegaskan masyarakat tak hanya mempersoalkan harga ganti rugi yang rendah. Namum juga menyangkan tahapan yang tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Terbukti tak adanya keterlibatan warga saat dilakukan pengukuran dan dalam penentuan harga.

Menanggapi hal itu, Kepala BPN Maros, Arman Hasanuddin mengatakan, pihaknya tak memiliki kewenangan berbicara masalah harga.  Sebab sudah ada tim Apraisal yang ditunjuk untuk menentukan kisaran harga.

Menanggapi permintaan warga untuk dilakukan musyawarah ulang, dia mengaku akan menyampaikannya terlebih dahulu ke tim TP4D.

“Kita akan sampaikan dulu ke tim, apakah dibolehkan musyawarah kembali atau seperti apa,” jelasnya.

Usai ke kantor BPN, warga yang didampingi HMI Cabang Buttasalewangang Maros ini melanjutkan aksinya di DPRD Maros.

Wakil Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir yang menerima aspirasi warga tersebut mengaku akan memfasilitasi dan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait, dalam hal ini BPN dan Apraisal.

“Kita akan undang Jumat, 16 Agustus mendatang untuk membahas masalah ini. Sebab memang selama ini proses pembebasan lahan ini tidak pernah berkoordinasi dengan kami di DPRD,” ungkapnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru