oleh

Bawaslu Butuh Rp 15 Miliar untuk Pilkada Maros

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros, Sufirman, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan anggaran pengawasan ke Pemkab Maros, untuk gelaran Pilkada Maros tahun depan.

Bawaslu Maros
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman.

Pengajuan anggaran tersebut, dilakukan Bawaslu Maros sejak sebulan lalu.

“Sejak sebulan lalu kita ajukan ke Pemkab Maros. Jumlahnya sekitar Rp 15 miliar,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (30/9/2019).

Anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan surat Bawaslu RI.

Meski diajukan sebulan yang lalu, namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHD merupakan kesepakatan penyediaan anggaran Pilkada bersama Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pilkada.

“Sampai saat ini belum ada jadwal penandatanganan NPHD dengan Pemkab Maros,” ujarnya.

Ditambahkannya, sesuai aturan dan Surat Edaran Mendagri, penandatanganan NPHD paling lambat dilaksanakan 1 Oktober 2019.

“Harapan kami, NPHD bisa tepat waktu,” ungkapnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru