oleh

Bupati Maros Tanggapi Wacana Larangan Cadar di Instansi Pemerintahan

-BERITA, SOSIAL-281 views

Bupati Maros, HM Hatta Rahman menyampaikan tanggapan tentang wacana pelarangan penggunaan cadar bagi wanita di instansi pemerintahan, yang dilontarkan Menteri Agama, Fachrul Razi.

Hatta Rahman
Bupati Maros, HM Hatta Rahman.

Menurutnya, wacana tersebut saat ini masih dalam kajian. Namun jika hal tersebut akan diberlakukan, tentu pemerintah daerah akan mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag).

“Jika memang aturannya sudah ada, tentu akan dilaksanakan. Tapi sepanjang belum ditetapkan sebagai aturan yang sah, maka PNS yang bercadar dibolehkan bercadar saat ke kantor,” ujarnya kepada wartawan.

Dia menuturkan, jika aturan tersebut mulai diberlakukan, maka pegawai yang mengenakan cadar harus mengikuti aturan yang berlaku. Serta mereka dibolehkan memilih antara mengikuti aturan atau tidak.

“Jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian Agama, tentu ada konsekuensinya. Apalagi mengenakan cadar sebenarnya tidak wajib. Bisa lah dipertimbangkan bagaimana baiknya, agar tidak berbenturan dengan aturan,” ungkapnya, melalui media, Sabtu (2/11/2019).

Menurutnya, pada dasarnya, yang harus diterapkan adalah aturan pakaian yang sopan di kalangan pegawai. Apalagi Kabupaten Maros sudah menerapkan aturan syariat islam, yang mewajibkan seluruh PNS perempuan mengenakan hijab atau jilbab. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru