oleh

PNS Maros Wajib Pakai Masker Jika Tak Ingin Didenda Pemotongan TPP

PNS Pemkab Maros kembali berkantor hari ini, Senin (27/7/2020). Sebelumnya, para PNS di Maros melakukan kerja dari rumah atau Work Form Home (WFH) sejak Kamis 23 Juli 2020.

Pemkab Maros
Bupati Maros, HM Hatta Rahman, memperketat pemberlakuan protokol kesehatan dalam lingkup Pemkab Maros.

“Protokol kesehatan kami perketat dan akan kami beri sanksi bagi yang tidak patuh,” ujarnya, saat ditemui di Lapangan Palantikang Maros.

Sebelum memasuki ruangan, setiap PNS di lingkup Pemkab Maros, harus berjemur terlebih dahulu sekitar 15-30 menit.

Para ASN juga diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki kantor.

“Setelah berjemur, kemudian suhu tubuhnya dicek ulang, apabila ada yang sakit harus kembali ke rumah,” jelasnya.

Menurutnya, banyak ASN yang memaksa masuk berkantor meski kondisinya sedang sakit. Hal ini dikarenakan para ASN mengejar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“TPP kan kewenangan lokal kita, jadi melalui surat edaran, kami akan memberikan sanksi berupa pemotongan TPP bagi PNS yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ungkapnya.

Peraturan ini diatur melalui Surat Edaran, disebutkan, PNS yang lalai dan tidak jujur mengakui bahwa mereka sakit, batuk dan influensa, menolak rapid test atau swab test serta terbukti positif Covid-19 yang menyebabkan penularan kepada PNS lain, akan didenda pemotongan TPP.

Bagi yang menyebabkan penyebaran kepada 1 orang PNS didenda pemotongan TPP sebesar 25 persen dari TPP bulan Juni.

Apabila menyebabkan penyebaran kepada 2 orang PNS didenda pemotongan TPP 40 persen dari TPP bulan Juni. Jika menyebabkan penyebaran kepada 3 atau 4 orang PNS, didenda pemotongan TPP 60 persen dari TPP bulan Juni.

Sementara yang menyebabkan penyebaran kepada 5 orang PNS atau lebih akan didenda tidak menerima TPP pada bulan itu. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru