oleh

KUA-PPAS Maros 2021 Fokus Penanganan Dampak Covid-19

Pemkab dan DPRD Maros mensahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2021.

Pemkab Maros
Pengesahan KUA-PPAS ini dilakukan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Maros, Senin (21/9/2020).

Bupati Maros, HM Hatta Rahman mengatakan, dokumen KUA-PPAS ini telah dibahas oleh tim TAPAD Maros bersama Badan Anggaran DPRD Maros.

“Penyusunan KUA dan PPAS sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2021 yang selanjutkan akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran,” ujarnya.

Untuk anggaran 2021 ini, Pemkab Maros diarahkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan prioritas penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup.

Selain itu, Pemkab Maros juga didorong untuk mengalokasikan anggaran penyediaan jaring pengaman sosial.

“Terjadinya pandemi yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan nasional, maka tema pembangunan nasional bertemakan mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” jelasnya.

Dengan adanya pedoman tersebut, Pemkab Maros memprioritaskan pembangunan dalam 6 poin. Mulai dari akselerasi pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kualitas SDM masyarakat dan peningkatan iklim investasi dan daya saing ekonomi masyarakat.

“Selain itu, peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung pencapaian pelayanan dasar dan berwawasan lingkungan dan juga pemantapan tata kelola pemerintahan guna menghasilkan pelayanan publik dan kondusifitas wilayah,” paparnya.

KUA Maros tahun 2021 dari segi pendapatan sebesar Rp 1,4 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD) sebesar Rp 302 miliar, untuk pendapatan transfer, ditargetkan sebesar Rp 1,1 triliun yang meliputi transfer pusat.

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1,4 triliun. Sementara untuk pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 2 miliar dengan Silpa sebesar Rp 8 miliar.

“Dengan adanya KUA-PPAS ini, kami berharap agar semua perangkat daerah bisa segera menyusun program kerja anggarannya untuk nantinya dibahas di banggar DPRD. Semakin cepat semakin bagus,” tambahnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru