oleh

Kedai Samsat Hadir di Kecamatan Bantimurung Maros

Kedai Samsat kini hadir di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.


Kedai ini dibuat untuk menjangkau masyarakat Maros yang bermukim di Kecamatan Bantimurung dan sekitarnya.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Maros, Sukur mengatakan, pihaknya berupaya mendekatkan diri dengan wajib pajak di Maros dengan menghadirkan Kedai Samsat dan gerai pembayaran lainnya yang berlokasi dekat pemukiman penduduk.

“Kami sengaja menghadirkan Kedai Samsat agar masyarakat tak perlu jauh-jauh ke pusat kota Maros hanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya, mengutip sulselonline.com, Rabu (4/11/2020).

Selain di Kecamatan Bantimurung, saat ini kedai dan gerai Samsat Maros hadir di kompleks AURI Mandai, Kecamatan Tanralili dan sejumlah tempat lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memperpanjang pemberian insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Sulsel.

Seharusnya pemberian insentif pajak kendaraan berakhir pada 29 September 2020 namun diperpanjang hingga 23 Desember 2020.

Gubernur Sulsel memperpanjang pemberlakuan insentif pajak kendaraan untuk membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya yang terganggu selama pandemi Covid-19.

Perpanjangan pemberian insentif PKB dilakukan mengingat Pandemi Covid-19 masih terjadi dan sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia, termasuk di Sulsel.

Pandemi memaksa warga Sulsel bertahan di rumah sehingga penghasilannya menurun bahkan ada yang tidak berpenghasilan, menyebabkan daya beli masyarakat menurun, termasuk untuk membayar PKB.

Pemberian insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dimaksud adalah:

Pembebasan denda PKB Januari – Desember 2020 untuk semua kendaraan bermotor

Pembebasan seluruh denda PKB untuk:
– Kendaraan bermotor tahun 2010 ke bawah
РKendaraan bermotor  nilai jual Rp 150.000.000,00 ke bawah sesuai Peraturan Gubernur Sulsel
– Kendaraan bermotor proses BBNKB II dan seterusnya
– Kendaraan bermotor angkutan barang dan angkutan umum orang
– Kendaraan bermotor mutasi masuk/keluar antar kabupaten-kota se Sulsel

Pembebasan Tarif PKB Progresif untuk
– Kendaraan bermotor angkutan barang dan Kendaraan bermotor angkutan umum orang
Kendaraan bermotor proses BBNKB (atas tunggakan dari pemilik sebelumnya dan atas keterlambatan lapor jual)
– Kendaraan bermotor perpanjangan ketiga

Kabid Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Dharmayani Mansyur mengatakan, perpanjangan pembebasan denda PKB kali ini terfokus pada upaya meringankan beban masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19.

Karena itu ada penambahan pemutihan denda dan pembebasan tarif pajak progresif untuk angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Dengan perpanjangan masa berlaku pembebasan denda pajak ini, masyarakat mendapatkan relaksasi pajak sehingga dapat mengatur waktu pembayaran pajaknya secara tepat.

“Meskipun harus diingat bahwa perpanjangan pembebasan denda ini hanya berlaku sampai 23 Desember 2020,” ungkapnya.

Jika wajib pajak masih juga tidak membayar pajak hingga 23 Desember 2020, mereka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan yang ditetapkan dari nilai pokok pajak.

Untuk menghindari keramaian saat membayar PKB, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembayaran PKB secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di-download melalui play store.

Dengan aplikasi E-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Kas Bank Sulselbar, Indo Maret, Alfa Midi dan Alfa Mart. Bahkan saat ini masyarakat juga sudah bisa membayar pajak dengan menggunakan Gopay (Gobills).

Sedangkan untuk nasabah bank lainnya, wajib pajak dapar menggunakan aplikasi Samolnas.

Alternatif lainnya, masyarakat bisa membayar PKB di Samsat Drive Thru, Samsat Keliling atau ke Samsat Stasioner dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Ia menambahkan, meski keterlambatan membayar PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk pencegahan dan pengobatan wabah Covid-19 masih sangat tinggi.

“Penanggulangan wabah Covid-19 perlu usaha keras dan energi besar, untuk itu kita perlu terlibat bersama. Salah satu peran penting yang dapat ditempuh adalah dengan membayar pajak tepat waktu,” paparnya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru